Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.


Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi tujuan penggunanya. Dalam hal ini pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yaitu dalam bentuk karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
(a)Relevan;
(b)Andal;
(c)Dapat dibandingkan;
(d)Dapat dipahami.

Pada tahun 2015 terdapat perubahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan tersebut terkait adanya perubahan basis akuntansi yang digunakan. Perubahan basis akuntansi tersebut berupa mulai diterapkannya basis akrual penuh (full accrual) dalam penyusunan laporan keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
Terkait dengan perubahan basis akuntansi tersebut dan terkait dengan upaya pemenuhan tujuan penyusunan laporan keuangan serta untuk memenuhi unsur-unsur dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan khususnya dapat dibandingkan, maka seharusnya proses restatement perlu dilakukan. Hal ini karena dua laporan keuangan yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda, yaitu basis cash toward accrual dan basis full accrual, tidak akan bisa dibandingkan secara langsung. Dengan proses restatement maka laporan keuangan tahun sebelumnya akan disajikan kembali dengan basis yang baru sehingga akan diperoleh dua laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan basis yang sama.
Terkait dengan proses restatement itu sendiri perlu juga diperhatikan mengenai kendala-kendala dalam penyajian informasi akuntansi dan laporan keuangan dimana terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:
1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat;
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
Sehingga walaupun pada prinsipnya restatement itu diperlukan ketika adanya perubahan dalam basis akuntansi yang digunakan, tetap perlu diperhatikan juga mengenai kendala-kendala tersebut.

-dari berbagai sumber-