Pelaksanaan penilaian kembali nilai suatu aset merupakan kewenangan perusahaan. hanya saja apabila perusahaan sendiri yang menentukan nilai wajar dari suatu aset tentu nilai tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan. PSAK 16 Revisi 2007  mengatur bahwa penentuan kembali nilai wajar (revaluasi) untuk aset tetap yang akan disajikan di neraca perusahaan sebaiknya dilaksanakan oleh para penilai profesional.

Dalam praktik di Indonesia, pihak yang melakukan penilaian kembali terhadap nilai wajar aset tetap tersebut adalah para penilai profesional bersertifikat di Indonesia. Penilai bersertifikat di Indonesia memiliki wadah sendiri yang disebut dengan MaPPI (Masyarakat Penilai Profesional Indonesia).

Secara resmi MaPPI dideklarasikan berdiri pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981. Pendeklarasian tersebut bertempat di gedung bursa Bapepam di Jalan Merdeka Selatan no 41 Jakarta. Dalam melaksanakan kegiatan di luar negeri atau melaksanakan hubungan dengan pihak dari luar negeri, MaPPI memakai nama Indonesian Society of Appraisers disingkat ISA. Jumlah anggota MaPPI sendiri saat ini (2008) sekitar lebih dari 2000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Pengurus Pusat MaPPI berkedudukan di Jakarta dengan kantor di Jl.Kalibata Raya No.11-12 E Jakarta 12740 Telepon: (021) 7949079 Fax : (021) 7949081.

Ruang lingkup MaPPI sebagai wadah penilai profesional di Indonesia terutama adalah penilaian baik terhadap aset maupun usaha, secara lebih mendetail, ruang lingkup MaPPI dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yaitu Penilaian Aktiva tetap (Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Usaha (Business Valuation) termasuk goodwill, trademark dan hak paten; dan atau
  2. Penilaian Proyek (Project Appraisal); dan atau
  3. Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal); dan atau
  4. Penilaian dan Konsultasi Pengembangan (Development Consultacy) termasuk Studi Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study); dan atau
  5. Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring); dan atau
  6. Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arranger and Advisory Services); dan atau
  7. Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property Information System); dan atau
  8. Penilaian Konsultasi Property (Property Consultacy) termasuk kegiatan Konsultasi keuangan Properti (Financial Property Advisory Services) ; dan atau
  9. Pengelolaan Harta Benda (Property Management)

Penilaian yang dilakukan oleh penilai profesional sendiri adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai Standar Penilaian Indonesia. Pendapat dan estimasi tersebut dapat ditentukan dengan berbagai cara dan metode yang antara lain menggunakan data pasar ataupun pertimbangan profesional penilai yang bersangkutan. Penilaian di Indonesia dilakukan dengan menggunakan standar yang ada. Standar tersebut adalah SPI, KEPI dan hal lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian sesuai ketentuan Pemerintah.

situs MaPPI