Korupsi bisa dikatakan sebagai hal yang tidak terlepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari “prestasi” bangsa Indonesia dengan menduduki peringkat-peringkat atas negara terkorup di dunia dalam beberapa tahun belakangan.

Ketika era pemerintahan Suharto yang lebih dikenal dengan nama orde baru, hampir tidak terdengar tentang adanya korupsi. Ternyata tidak adanya berita mengenai korupsi bukan berarti tidak ada korupsi. hal itu dapat diketahui ketika berakhirnya orde baru. Pada masa yang disebut dengan era reformasi tersebut, mulailah terbuka mengenai kebobrokan dari orde baru yang sempat memimpin negeri ini selama lebih dari tiga dasawarsa. Ternyata terdapat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di negeri ini selama masa orde baru.

Lalu, apakah sebenarnya yang mendorong orang untuk melakukan korupsi? Sebuah pertanyaan yang mungkin kiranya bisa menjadi langkah awal untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi tersebut. Banyak hal yang dikatkan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Alasan yang sangat klasik adalah alasan ekonomi. Tetapi benarkah ekonomi menjadi alasan semata dari adanya korupsi??

Rasanya hal itu sangat tidak mungkin. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang berada dalam keadaan kekurangan (miskin) tetapi tidak melakukan korupsi. Sebaliknya banyak orang yang kaya (bisa juga kaya setelah korupsi), tetapi tetap melakukan korupsi. Jadi rasanya ekonomi semata sebagai alasan adanya korupsi terlalu mengada-ada.

Berangkat dari beberapa teori yang ada mengenai perilaku manusia pada umumnya dan perilaku manusia dalam korupsi pada khususnya, terdapat formula sebagai berikut

C = M + D – A

C (coruption) menyimbolkan korupsi, M (monopoly of power) merupakan monopoli kekuasaan, D (discretion by official) merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat (pegawai), dan A (accountability) merupakan akuntabilitas. Dapat dikatakan bahwa korupsi timbul sebagai adanya monopoli kekuasaan yang dilanjutkan dengan pelanggaran atau penyimpangan oleh pegawai yang berwenang dan korupsi tersebut dan paling utama adalah karena tidak adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh pegawai tersebut.

Dikatakan pula bahwa sebenarnya korupsi merupakan kejahatan perhitungan bukan merupakan kejahatan karena nafsu atau hasrat perhitungan disini maksudnya bahwa korupsi terjadi ketika risiko yang ada karena melakukan korupsi tersebut kecil / sedikit. Risiko kecil atau sedikit tersebut terutama dilihat dari penalti atau hukuman yang diterima kalau melakukan korupsi yang dirasa jauh lebih kecil dibanding “manfaat” yang mereka peroleh dari melakukan korupsi.

Hal seperti itulah yang terjadi di Indonesia, baik di era dulu maupun era saat ini. Ketika era orde baru tentu saja monopoli kekuasaan tersebut terlihat sangat jelas, hanya saja seperti telah disebutkan sebelumnya, hampir tidak ada berita mengenai korupsi karena berita-berita tersebut tentu saja ditutup-tutupi.

Hal sebaliknya terjadi di orde setelah orde baru, atau yang dikatakan dengan era reformasi. Korupsi hampir ada di setiap pemberitaan di media massa. Menurut penulis terdapat hal yang agak berbeda dibandingkan dengan pada masa orde baru. Kalau pada masa orde baru berkuasa, monopoli kebanyakan disebabkan adanya monopoli kekuasaan, pada masa saat ini korupsi banyak disebabkan karena hukuman (penalties) dari korupsi sangat ringan dibandingkan dengan korupsi tersebut.

Sering kita lihat para tersangka korupsi sekian milyar rupiah hanya mendapatkan hukuman beberapa tahun penjara, yang rasanya sangat tidak sepadan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan selain mendapatkan hukuman penjara yang dapat dikatakan sangat ringan, sering pula para tersangka korupsi tersebut mendapatkan keringanan atas hukuman mereka.

Contoh yang paling baru dapat kita saksikan dari tersangka kasus korupsi di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Seorang terpidana kasus korupsi yang tertangkap basah (ada rekaman videonya) sedang melakukan penyuapan agar kasusnya tidak dibongkar, Mulyana W. Kusumah, telah dibebaskan karena mendapatkan pengurangan hukuman. Bahkan terpidana tersebut ternyata masih (bahkan saat di penjara) menjabat sebagai anggota KPU, sebuah lembaga yang mengurusi pemilihan pemimpin di negeri ini. Yang lebih tragis lagi ternyata, ketua KPU yang juga masih berada di penjara karena kasus yang sama dengan Mulyana W. Kusuma yaitu Nazaruddin Syamsudin sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua KPU. Dapatkah kita bayangkan betapa lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Dan tentu yang lebih tragis lagi kasus korupsi tersebut berada pada lembaga yang mengurusi pemilihan pemimpin di negeri. Kalau lembaga yang mengurusi pemilihan pemimpin saja tidak beres bagaimana dengan pemimpin yang dihasilkan oleh lembaga seperti itu. Tetapi hal itu bukan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Kasus lain yang masih berhubungan dengan lemahnya hukuman karena kasus korupsi di Indonesia contohnya adalah kasus Nurdin Halid. Setelah jelas mendapat kepastian hukuman karena kasus korupsinya ternyata Nurdin Halid masih menjadi ketua PSSI bahkan sampai saat ini. Hal itu semua menunjukkan masih sangat buruknya supremasi hukum, dalam hal ini kasus korupsi di Indonesia.

Jadi seperti telah disebutkan sebelumnya korupsi bukanlah semata kejahatan karena hasrat yang didorong oleh motif ekonomi tetapi lebih kepada kejahatan perhitungan reward yang mereka peroleh dan hukuman yang mungkin didapatkan. untuk kasus di Indonesia hal itu terlihat sangat relevan melihat lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan makin maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Memasuki masa atau era reformasi, pemimpin-pemimpin negeri ini mulai mengumbar janji akan segera melakukan pemberantasan korupsi. Tak terkecuali pemimpin saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Berbagai macam tindakan telah dilakukan oleh para pemimpin tersebut untuk memberantas korupsi. diantaranya dengan membentuk lembaga-lembaga yang khusus untuk memberantas korupsi, yang paling terkenal tentu saja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu yang terbaru (walaupun sebenarnya sudah lama) adalah pembentukan Timtastipikor. Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah tim yang langsung dibentuk dibawah presiden untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Memasuki masa atau reformasi pula, hampir tiap hari selalu terdapat pemberitaan mengenai korupsi di berbagai media massa cetak maupun elektronik (kalau saat ini sepertinya pemberitaan mengenai korupsi kalah oleh pemberitaan tentang flu burung dan kecelakaan transportasi). Hal ini patut dipertanyakan juga, yaitu tentang apakah pemberantasan korupsi telah sukses sehingga hamper tiap hari selalu diberitakan, ataukah pemberantasan korupsi tersebut belum berhasil sehingga tiap hari selalu ada berita baru tentang korupsi.

Sangat menarik apabila kita menyimak komentar dari wakil presiden saat ini yaitu Jusuf Kalla mengenai pemberantasan korupsi. Jusuf Kalla pernah mengomentari maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini dengan mengatakan pemberantasan korupsi jangan sampai menghambat laju pembangunan.

Pernyataan wakil presiden tersebut, menurut penulis pantas untuk disesalkan. Disaat sedang gencar-gencarnya dilakukan pemberantasan korupsi kenapa pemimpin negeri ini malah mengatakan hal seperti itu, yang dapat mengesankan pemberantasan korupsi akan menghambat laju pembangunan.

Menurut penulis, Indonesia perlu belajar dari China. Negara yang dulu dikenal sebagai Negeri Tirai Bambu ini terkenal sebagai negara yang sukses dalam memberantas korupsi di negerinya. Pemberantasan korupsi di negeri tersebut benar-benar digalakan. Berita mengenai pemberantasan korupsi di negeri tersebut salah satunya dilakukan dengan pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Dapat dilihat keadaan China saat ini, mereka telah berkembang menjadi negara yang sangat kuat didalam berbagai hal, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut sangat pesat dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Industri China yang sangat maju terutama dapat dilihat dari tingginya tingkat ekspor negara tersebut. Amerika Serikat, yang dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia juga sempat meminta agar China mengurangi ekspornya terutama ekspor tekstil.

Yang dapat dipelajari dari China adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan bahkan pemberantasan korupsi malah mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Untuk negara seperti Indonesia, dimana tingkat korupsi masih sangat tinggi dan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi masih sangat tertinggal, tentunya pemberantasan korupsi sangat perlu untuk dilanjutkan dan diintensifkan, dan tentunya akan lebih baik jika seluruh komponen bangsa dari yang paling atas sampai yang paling bawah untuk mendukung pemberantasan korupsi tersebut.