Penentuan nilai dalam aset tetap dengan menggunakan model revaluasi berhubungan dengan penentuan nilai tercatat dari aset. Penentuan nilai tercatat dari aset erat kaitannya dengan perhitungan beban depresiasi dan dalam hal revaluasi aset berarti berhubungan juga dengan perubahan nilai aset entah itu berupa penurunan nilai maupun kenaikan nilai aset tersebut. Beban depresiasi berhubungan langsung dengan penentuan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Kenaikan nilai aset juga merupakan penambahan pembayaran pajak bagi perusahaan. Jadi perlakuan akuntansi untuk aset tetap dengan menggunakan model revaluasi sangat berkaitan dengan perhitungan pajak pengahsilan perusahaan.

Dalam kaitannya dengan revaluasi aset, pemerintah melalui menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 tentang Revaluasi Aset Tetap. Peraturan tersebut mengatur tentang prosedur dan tata cara revaluasi aset dan perlakuan perpajakan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan revaluasi aset tetap oleh perusahaan. Peraturan tersebut dikeluarkan menggantikan peraturan lama yang dibuat tahun 2003. Peraturan tersebut juga dikeluarkan pada tidak lama setelah Ikatan Akuntan Indonesia melakukan revisi terhadap PSAK nomor 16 tentang Aset Tetap.

Peraturan tersebut memang dibuat terpisah, maksudnya peraturan pajak dibuat dalam rangka perhitungan pajak dan standar akuntansi dibuat untuk mengatur pelaporan keuangan perusahaan. hanya saja pelaporan keuangan dan perhitungan pajak bukanlah dua hal yang terpisah secara keseluruhan. Kedua peraturan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan dalam kedua peraturan tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

PMK 79 tahun 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Pajak Penghasilan memiliki perbedaan yang cukup pokok dengan PSAK 16 tahun 2007. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal aturan mengenai mekanisme revaluasi aset, yang antara lain revaluasi aset harus melalui izin dari Direktur Jenderal Pajak. Beberapa perbedaan lain dapat dikumpulkan sebagai berikut:

Aturan Menurut PMK 79 tahun 2008 Aturan Menurut PSAK 16
Penilaian kembali aset tetap Perusahaan dilakukan terhadap :

a.  Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau

b. seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (Pasal 3 ayat 1);

Revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilaksanakan secara bersamaan (paragraf 36)
Penilaian kembali aset tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini (Pasal 3 ayat 2); Frekuensi pelaksanaan revaluasi sendiri tergantung pada perubahan niali wajar suatu aset. Jika nilai wajar yang tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka revaluasi lanjutan perlu dilaksanakan. Untuk aset tetap yang mempunyai perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan sifatnya signifikan, revaluasi dapat dilaksanakan tiap tahun. Sedangkan untuk beberapa aset lain yang tidak mengalami perubahan secara fluktuatif dan signifikan, revaluasi tidak perlu dilaksanakan setiap tahun. Untuk aset seperti itu revaluasi dapat dilakukan setiap tiga tahun atau lima tahun. (Paragraf 34)
Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Tanggal ……………… “ (Pasal 9 ayat 1); Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, jika revaluasi tersebut merupakan revaluasi lanjutan setelah revaluasi pertama maka kenaikan atas revaluasi harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Perbedaan aturan dalam perhitungan pajak menurut akuntansi dan pajak telah diantisipasi sendiri oleh pemerintah, yaitu dengan adanya peraturan mengenai rekonsiliasi fiskal, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 138 tahun 2000.

Ilustrasi 3

Sebuah perusahaan ingin mengubah pencatatan akuntansi untuk aset tetapnya dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Penentuan masa manfaat dan metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan sudah sama dengan peraturan pajak sehingga tidak ada efek pajak tangguhan karena perbedaan perhitungan nilai penyusutan. Perusahaan telah mengajukan permohonan revaluasi aset kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah disetujui.

Perusahaan melakukan revaluasi untuk semua aset tetap yang dimiliki pada awal perusahaan menetapkan perubahan model pencatatan aset tetap. Akibat adanya revaluasi tersebut adalah perusahaan memiliki saldo Selisih Lebih Penilaian Aset Tetap. Efek pajak dari perubahan ini adalah adanya tambahan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu sebesar 10% dari kenaikan nilai aset perusahaan. Efek pajak tersebut tidak akan ada jika perusahaan mengalami penurunan dalam penilaian aset tetapnya.

Pada tahun berikutnya setelah perusahaan memutuskan untuk mengubah model pencatatan aset tetapnya, perusahaan memutuskan untuk merevaluasi mesin karena perusahaan merasa mesin tersebut mengalami perubahan nilai yang signifikan dan hal itu dibenarkan oleh penilai independen. Sehingga perusahaan membuat jurnal yang berhubungan dengan revaluasi tersebut. Akibat revaluasi pada tahun kedua adalah nilai aset tetap perusahaan berubah dan perusahaan memiliki saldo selisih lebih penilaian aset tetap yang berbeda dari tahun sebelumnya. Efek lain dari berubahnya nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan adalah pada perhitungan beban penyusutan aset tetap.

Perhitungan pajak pada tahun kedua tersebut adalah sebagai berikut:

Petugas pajak tidak akan mengakui adanya revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dengan dua alasan:

(a)      Revaluasi hanya dilakukan pada sekelompok aset tetap dan bukan pada keseluruhan aset tetap,

(b)      Revaluasi terakhir dilakukan kurang dari lima tahun sebelumnya.

Petugas pajak akan menggunkan nilai yang diakui sebagai nilai perolehan pada periode sebelumnya sebagai dasar perhitungan depresiasi tahun-tahun berikutnya dan bukan nilai yang diperoleh dari revaluasi terakhir perusahaan. Efeknya adalah perusahaan akan menghitung pajak dengan cara yang sangat berbeda dengan perhitungan pajak menurut petugas pajak. Perbedaan tersebut termasuk penentuan nilai yang dapat didepresiasikan yang akan selalu berbeda pada setiap periode ketika perusahaan melakukan revaluasi.

Perbedaan pada nilai yang dapat didepresiasikan (depreciable value) tersebut disebabkan oleh:

  1. Nilai perolehan menurut catatan perusahaan akan berubah seiring adanya revaluasi aset.
  2. Karena revaluasi aset lanjutan tersebut tidak diakui oleh pajak, nilai perolehan yang diakui oleh pajak adalah nilai sebelum adanya revaluasi aset lanjutan atau nilai sebelum adanya revaluasi yang tidak sesuai dengan aturan revaluasi menurut PMK 79 tahun 2008

Perbedaan tersebut dapat semakin bertambah pada periode-periode berikutnya karena mungkin saja perusahaan melakukan revaluasi aset untuk aset tetap lainnya sesuai dengan aturan menurut PSAK 16 Revisi 2007.

Penyelesaian dari perbedaan tersebut, dengan aturan yang masih ada saat ini, adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan dengan menghilangkan efek yang terutama berhubungan dengan penentuan nilai yang dapat didepresiasikan dan mengabaikan selisih lebih penilaian aset atas revaluasi yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak

(dari berbagai sumber)

About these ads