Akuntansi Pemerintahan sebenarnya bukan barang yang baru maupun hal yang asing di Indonesia. Hanya saja pelaksanaan akuntansi yang lebih tepat dalam lingkup pemerintahan Indonesia sepertinya masih baru saja dimulai. Sebuah standar yang diperlukan dalam penerapan akuntansi pemerintah Indonesia telah dimiliki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Terasa terlambat mungkin, tetapi tentunya lebih baik daripadatidak ada sama sekali.
Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, yang merupakan bagian dari keuangan negara atau daerah di Indonesia, tidak hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Pertauran yang mengatur tentang keuangan negara antara lain adalah Undang-undang Keuangan Negara yang meliputi paket tiga buah undang-undang tentang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah UU no 17 tahun 2003, UU no 1 tahun 2004 dan UU no 15 tahun 2004. Dapat dilihat bahwa peraturan yang mengatur mengenai keuangan negara, termasuk juga mengenai akuntansi pemerintahan termasuk peraturan yang baru saja dibuat.
Multiple Fund merupakan salah satu sistem akuntansi yang banyak digunakan oleh pemerintah serta kebanyakan organisasi Nirlaba. Sebagai contoh pemerintah yang memakai sistem multiple fund ini adalah pemerintah local (state) di Amerika Serikat.

Secara garis besar multiple Fund Accounting berarti dalam satu entitas akuntansi terdapat beberapa entitas lagi. Jadi dalam satu entitas akuntansi yang melakukan pencatatan akuntansi terdapat lagi beberapa entitas akuntansi, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, dan masing-masing entitas dengan karakteritik yang berbda tersebut juga melakukan pencatatan atas aktivitas akuntansinya. Karakteristik yang berbeda diantara entitas-entitas tersebut mengakibatkan masing-masing entitas memiliki persamaan akuntansi yang berbeda juga. Selain itu masing-masing entitas juga memiliki basis pencatatan akuntansi yang juga berbeda. Karena tiap-tiap entitas memiliki basis akuntasi dan persamaan akuntansi yang berbeda, tentunya masing-masing entitas tersebut tidak bisa dilaporkan dalam satu kesatuian (dikonsolidasikan). Jadi masing-masing entitas akan membuat laporan akuntansi yang berbeda-beda antara satu entitas dengan entitas lainnya sesuai dengan aktivitas dalam entitas dana tersebut.
Mungkinkah sistem akuntansi dana (dengan dana yang ganda (multiple fund) digunakan di Indonesia? Menurut saya jawabannya mungkin saja. Seperti halnya perubahan yang dilakukan terhadap keuangan negara di Indonesia, yaitu perubahan pencatatan dari single entry menjadi double entry maupun perubahan dari double budget (DIP dan DIK) menjadi single budget (DIPA). Selama terdapat kemauan dan niat untuk melakukan perubahan terhadap keuangan negara tentunya pemerintah dapat melakukan perubahan tersebut.
Mungkin akan terdapat jawaban semacam untuk saat ini kita belum siap jika melihat kondisi yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Hanya saja menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan masalah siap atau tidak siap, melainkan berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Menurut saya (lagi), munculnya SAP pada tahun 2005 bukan berarti Indonesia membutuhkan waktu 60 tahun untuk bersiap membuat SAP. Hal itu (mungkin) lebih dikarenakan adanya kebijakan dan niat baru untuk memperbaiki sistem keuangan negara di Indonesia. Alasan yang sama dapat juga saya sampaikan atas munculnya UU tentang Keuangan negara (UU ini menggantikan UU bersejarah peninggalan Belanda yang hampir berusia seabad). Jadi intinya masalah ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia, jika pemerintah ingin mengambil kebijakan untuk pelaksanaan sistem ini, penyiapan terhadap sumber daya manusia serta sarana dan prasarana akan mengikuti.
Mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah multiple fund (dengan multiple entity) ini lebih bagus dari pada sistem akuntansi yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya tidak tepat kalau disebut Indonesia belum menerapkan multiple Fund. Indonesia telah menggunakan multiple Fund dalam akuntansi pemerintahannya walaupun tidak sama persis dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Hal ini terutama dapat dilihat untuk penerapan Proprietary Fund dan Trust Fund. Di Indonesia terdapat juga penerapan Proprietary Fund dan Trust Fund. Pencatatan masing-masing dana ytersebut terpisah dengan pencatatan dana pemerintah (govermental fund) dalam hal ini APBN.
Proprietary Fund dan Trust Fund di Indonesia dapat terlihat dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan pengelolaan dana pensiun (taspen) dalam hal ini trust fund di Indonesia (pensiun) juga berbentuk BUMN (PT Taspen). Multiple Fund tidak dilakukan terhadap dana pemerintahan (Governmental Fund), melainkan dicatat dalam satu kesatuan yaitu APBN. Laporan APBN dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMN akan sama-sama dilaporkan ke DPR dalam bentuk masing-masing (tidak dikonsolidasikan).
Penerapan multiple fund mungkin akan memberikan tambahan pencatatan dalam akuntansi pemerintah, tetapi menurut saya, hal itu tidak masalah. Ada manfaat lain yang bisa diperoleh dari mekanisme pencatatan seperti itu. Yaitu akan lebih meningkatkan mekanisme check and balance dalam akuntansi pemerintahan. Transfer yang dilakukan antar dana dapat dijadikan sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap penggunaan keuangan pemerintah.
Jadi intinya, menurut saya pencatatan dengan multiple fund di Indonesia mungkin saja dilaksanakan. Walaupun nantinya mungkin akan merepotkan karena menambah pencatatan, tetapi ada keuntungan lain yaitu dapat meningkatkan pengendalian terhadap penggunaan keuangan negara. Mengenai sumber daya serta sarana dan prasarana yang mungkin belum memadai menurut penulis hal itu bukan menjadi halangan utama. Selama pemerintah memang memiliki kebijakan untuk menerapka sistem ini tentunya sarana dan prasarana juga akan disediakan juga…..

(dari berbagai sumber)

About these ads